This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Thursday, February 4, 2016

PROSES PENCIPTAAN MANUSIA



Oleh : Fajar Andi Saputra

A. Manusia dalam Pandangan Antropologi
Pada awalnya di dunia ini hanya ada satu sel yang kemudian berkembang dan mengalami percabangan-percabangan. Percabangan ini mengakibatkan adanya variasi mahluk hidup di dunia ini. Menurut Charles Darwin dalam teori Evolusinya, manusia merupakan hasil evolusi dari kera yang mengalami perubahan secara bertahap dalam waktu yang sangat lama. Dalam perjalanan waktu yang sangat lama tersebut terjadi seleksi alam. Semua mahluk hidup yang ada saat ini merupakan organisme-organisme yang berhasil lolos dari seleksi alam dan berhasil mempertahankan dirinya. Dalam teorinya ia mengatakan : “Suatu benda (bahan) mengalami perubahan dari yang tidak sempurna menuju kepada kesempurnaan”. Kemudian ia memperluas teorinya ini hingga sampai kepada asal-usul manusia.
Dapat disimpulkan bahwa manusia dalam pandangan Antropologi terbentuk dari satu sel sederhana yang mengalami perubahan secara bertahap dengan waktu yang sangat lama (evolusi). Berdasarkan teori ini, manusia dan semua mahluk hidup di dunia ini berasal dari satu moyang yang sama. Nenek moyang manusia adalah kera. Teori Evolusi yang dikenalkan oleh Charles Darwin ini akhirnya meluas dan terus dipakai dalam antropologi.
Teori ini mempunyai kelemahan karena ada beberapa jenis tumbuhan dan hewan yang tidak mengalami evolusi dan tetap dalam keadaan seperti semula. Misalnya sejenis biawak/komodo yang telah ada sejak berjuta-juta tahun yang lalu dan hingga kini tetap ada. Jadi dapat kita katakan bahwa teori yang dianggap ilmiah itu ternyata tidak mutlak karena antara teori dengan kenyataan tidak dapat dibuktikan.

B. Manusia dalam Pandangan Agama Islam
Dalam Agama Islam, segala sesuatunya telah diatur dengan baik dan digambarkan dalam kitab suci Al-Quran. Tidak luput olehNya, bagaimana proses pembentukkan manusia yang juga digambarkan sejelas-jelasnya. Dalam Al-Qur’an jika dipadukan dengan hasil penelitian ilmiah menemukan titik temu mengenai asal usul manusia ini.
Terwujudnya alam semesta ini berikut segala isinya diciptakan oleh Allah dalam waktu enam masa. Keenam masa itu adalah Azoikum, Ercheozoikum, Protovozoikum, Palaeozoikum, Mesozoikum, dan Cenozoikum. Dari penelitian para ahli, setiap periode menunjukkan perubahan dan perkembangan yang bertahap menurut susunan organisme yang sesuai dengan ukuran dan kadarnya masing-masing (tidak berevolusi).
Manusia dikaruniakan oleh Allah akal untuk berfikir. Dengan akal, manusia mampu membedakan antara yang haq (benar) dengan yang bathil (salah). Dengan akal pula, manusia mampu merenungkan dan mengamalkan sesuatu yang benar tersebut. Dengan karunia akal, manusia diharapkan dapat memilah dan memilih nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan.

Disamping memiliki akal, manusia selalu terlahir dengan 3 naluri yang pasti ada dalam dirinya, yaitu :
    Naluri untuk mensucikan sesuatu : naluri untuk beragama dan menyebah sesuatu yang lebih dari pada dirinya.
    Naluri untuk mempertahankan eksistensi diri : manunia punya kecenderungan marah, sedih, senang dll.
    Naluri untuk melestarikan dirinya : naluri kasih sayang.

C. Proses Penciptaan Manusia
C.1 Penciptaan Manusia Menurut Bibel
Menurut penjelasan di dalam Bibel, Bibel tidak memuat pernyataan-pernyataan mengenai berbagai fenomena alam yang pada setiap masa sejarah manusia dapat menjadi subyek pengamatan dan dapat meningkatkan banyaknya penjelasan atas kemahakuasaan Tuhan, disertai dengan rincian-rincian spesifik tertentu. Sebagaimana akan kita lihat nanti, teks-teks semacam itu hanya ada di dalam Al-Qur’an.
Penjelasan-penjelasan Bibel mengenai asal-usul penciptaan manusia, dijelaskan di dalam Kitab Genesis dalam ayat-ayat yang membahas penciptaan secara keseluruhan. Salah satu ayat yang ada di dalam Kitab Genesis berbunyi : “Lalu Tuhan berkata, ‘Biarlah kita membuat manusia dalam citra kita, sesuai dengan kita; dan jadilah mereka menguasai ikan di laut, burung di udara, ternak, dan segala suatu di atas bumi serta setiap makhluk yang melata di atas bumi’.

C.2 Penciptaan Manusia Menurut Al-Qur’an
Al-Qur’an menyatakan proses penciptaan manusia mempunyai dua tahapan yang berbeda, yaitu: Pertama, disebut dengan tahapan primordial. Manusia pertama, Adam a.s. diciptakan dari al-tin (tanah), al-turob (tanah debu), min shal (tanah liat), min hamain masnun (tanah lumpur hitam yang busuk) yang dibentuk Allah dengan seindah-indahnya, kemudian Allah meniupkan ruh dari-Nya ke dalamA diri (manusia) tersebut (Q.S, Al An’aam (6):2, Al Hijr (15):26,28,29, Al Mu’minuun (23):12, Al Ruum (30):20, Ar Rahman (55):4). Kedua, disebut dengan tahapan biologi. Penciptaan manusia selanjutnya adalah melalui proses biologi yang dapat dipahami secara sains-empirik. Di dalam proses ini, manusia diciptakan dari inti sari tanah yang dijadikan air mani (nuthfah) yang tersimpan dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian nuthfah itu dijadikan darah beku (‘alaqah) yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikan-Nya segumpal daging (mudghah) dan kemudian dibalut dengan tulang belulang lalu kepadanya ditiupkan ruh (Q.S, Al Mu’minuun (23):12-14). Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa ruh dihembuskan Allah swt. ke dalam janin setelah ia mengalami perkembangan 40 hari nuthfah, 40 hari ‘alaqah dan 40 hari mudghah.

Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya itu ditegaskan dalam banyak ayat. Beberapa di antaranya sebagai berikut:
    Manusia tidak diciptakan dari mani yang lengkap, tetapi dari sebagian kecilnya (spermazoa).
    Sel kelamin laki-lakilah yang menentukan jenis kelamin bayi.
    Janin manusia melekat pada rahim sang ibu bagaikan lintah.
    Manusia berkembang di tiga kawasan yang gelap di dalam rahim.
    Setetes Mani
Sebelum proses pembuahan terjadi, 250 juta sperma terpancar dari si laki-laki pada satu waktu dan menuju sel telur yang jumlahnya hanya satu setiap siklusnya. Sperma-sperma melakukan perjalanan yang sulit di tubuh si ibu sampai menuju sel telur karena saluran reproduksi wanita yang berbelok2, kadar keasaman yang tidak sesuai dengan sperma, gerakan ‘menyapu’ dari dalam saluran reproduksi wanita, dan juga gaya gravitasi yang berlawanan. Sel telur hanya akan membolehkan masuk satu sperma saja.
Artinya, bahan manusia bukan mani seluruhnya, melainkan hanya sebagian kecil darinya. Ini dijelaskan dalam Al-Qur’an :
“Apakah manusia mengira akan dibiarkan tak terurus? Bukankah ia hanya setitik mani yang dipancarkan?” (QS Al Qiyamah:36-37).
   Segumpal Darah Yang Melekat di Rahim
Setelah lewat 40 hari, dari air mani tersebut, Allah menjadikannya segumpal darah yang disebut ‘alaqah.
“Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah”. (al ‘Alaq/96:2).
Ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur wanita, terbentuk sebuah sel tunggal yang dikenal sebagai “zigot” , zigot ini akan segera berkembang biak dengan membelah diri hingga akhirnya menjadi “segumpal daging”. Tentu saja hal ini hanya dapat dilihat oleh manusia dengan bantuan mikroskop.
Tapi, zigot tersebut tidak melewatkan tahap pertumbuhannya begitu saja. Ia melekat pada dinding rahim seperti akar yang kokoh menancap di bumi dengan carangnya. Melalui hubungan semacam ini, zigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tubuh sang ibu bagi pertumbuhannya. Pada bagian ini, satu keajaiban penting dari Al Qur’an terungkap. Saat merujuk pada zigot yang sedang tumbuh dalam rahim ibu, Allah menggunakan kata “alaq” dalam Al Qur’an. Arti kata “alaq” dalam bahasa Arab adalah “sesuatu yang menempel pada suatu tempat”. Kata ini secara harfiah digunakan untuk menggambarkan lintah yang menempel pada tubuh untuk menghisap darah.

    Pembungkusan Tulang oleh Otot
Disebutkan dalam ayat-ayat Al Qur’an bahwa dalam rahim ibu, mulanya tulang-tulang terbentuk, dan selanjutnya terbentuklah otot yang membungkus tulang-tulang ini.
“Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik” (QS Al Mu’minun:14)
Para ahli embriologi beranggapan bahwa tulang dan otot dalam embrio terbentuk secara bersamaan. Karenanya, sejak lama banyak orang yang menyatakan bahwa ayat ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Namun, penelitian canggih dengan mikroskop yang dilakukan dengan menggunakan perkembangan teknologi baru telah mengungkap bahwa pernyataan Al-Qur’an adalah benar kata demi katanya.
Penelitian di tingkat mikroskopis ini menunjukkan bahwa perkembangan dalam rahim ibu terjadi dengan cara persis seperti yang digambarkan dalam ayat tersebut. Pertama, jaringan tulang rawan embrio mulai mengeras. Kemudian sel-sel otot yang terpilih dari jaringan di sekitar tulang-tulang bergabung dan membungkus tulang-tulang ini.
    Saripati Tanah dalam Campuran Air Mani
Cairan yang disebut mani tidak mengandung sperma saja. Ketika mani disinggung di Al-Qur’an, fakta yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern, juga menunjukkan bahwa mani itu ditetapkan sebagai cairan campuran: “Dialah Yang menciptakan segalanya dengan sebaik-baiknya, Dia mulai menciptakan manusia dari tanah liat. Kemudian Ia menjadikan keturunannya dari sari air yang hina.” (Al-Qur’an, 32:7-8).

D. Manusia dari Perspektif Al-Qur’an dan Al Hadist serta Iptek
Menurut Raghib Al Asfahani seorang pakar bahasa Al-Qur’an, sebagaimana dikutip Quraish Shihab memandang kata taqwim pada ayat ini sebagai isyarat tentang keistimewaan manusia dibandingkan binatang, yaitu akal, pemahaman dan bentuk fisiknya yang tegak lurus. Jadi, kalimat ahsanu taqwim berarti bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya, yang dapat melaksanakan fungsinya sebaik mungkin. Allah berbuat demikian karena Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karenanya Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sehingga tidak ada satu makhlukpun yang lebih tinggi derajatnya dari manusia.
Selayaknya ilmu perakitan komputer, maka Allah telah merakit manusia dengan sistem hardware dan software, lengkap, berkualitas tinggi dan multifungsi. Kesemua perangkat ini bekerja secara sinergis dan dinamis agar manusia bisa menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di bumi.
Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk berpribadi, sebagai makhluk yang hidup bersama-sama dengan orang lain, sebagai makhluk yang hidup di tengah-tengah alam dan sebagai makhluk yang diciptakan dan diasuh oleh Allah. Manusia sebagai makhluk berpribadi, mempunyai fungsi terhadap diri pribadinya. Manusia sebagai anggota masyarakat mempunyai fungsi terhadap masyarakat. Manusia sebagai makhluk yang hidup di tengah-tengah alam, berfungsi terhadap alam. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan dan diasuh, berfungsi terhadap yang menciptakan dan yang mengasuhnya. Selain itu manusia sebagai makhluk pribadi terdiri dari kesatuan tiga unsur yaitu : unsur perasaan, unsur akal, dan unsur jasmani. Al-Qur’an menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifah-Nya di muka bumi, serta sebagai makhluk semi-samawi dan semi duniawi, yang di dalam dirinya ditanamkan sifat-sifat : mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggungjawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta karunia keunggulan atas alam semesta, langit dan bumi. Manusia dipusakai dengan kecenderungan jiwa ke arah kebaikan maupun kejahatan. Kemaujudan mereka dimulai dari kelemahan dan ketidakmampuan, yang kemudian bergerak ke arah kekuatan. Tetapi itu tidak akan menghapuskan kegelisahan psikis mereka, kecuali jika mereka dekat dengan Tuhan dan selalu mengingat-Nya.


E. Kesimpulan

            Pengertian manusia menurut pandangan Islam, manusia itu makhluk yang mulia dan terhormat di sisi-Nya, yang diciptakan Allah dalam bentuk yang amat baik. Manusia diberi akal dan hati, sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah, berupa al-Quran menurut sunah rasul. Dengan ilmu manusia mampu berbudaya. Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya (at-Tiin : 95:4).
            Manusia adalah makhluk yang sadar diri. Ini berarti bahwa ia adalah satu-satunya makhluk hidup yang mempunyai pengetahuan atas kehadirannya sendiri. Ia mampu mempelajari, manganalisis, mengetahui dan menilai dirinya.
             Terdapat dua pendapat mengenai asal usul manusia, yaitu bahwa asal usul manusia dari nabi Adam a.s yang merupakan pendapat para ahli agama sesuai dengan kitab-kitab suci sebagai dasar (termasuk agama Islam). Pendapat kedua berdasarkan penemuan fosil-fosil oleh para ilmuan yang berpendapat bahwa asal usul manusia sesuai dengan teori evolusi merupakan hasil evolusi dari kera-kera besar selama bertahun-tahun dan telah mencapai bentuk yang paling sempurna. Teori kedua yang dianggap ilmiah itu ternyata tidak mutlak karena antara teori dengan kenyataan tidak dapat dibuktikan.
            Proses kejadian manusia berdasarkan Al-Qur’an dan As Sunnah terjadi dalam dua tahap. Pertama, tahapan primordial, yakni proses penciptaan nabi Adam a.s sebagai manusia pertama. Kedua, tahapan biologi, yakni manusia diciptakan dari inti sari tanah yang dijadikan air mani (nuthfah) yang tersimpan dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian nuthfah itu dijadikan darah beku (‘alaqah) yang menggantung dalam rahim. Darah beku tersebut kemudian dijadikan-Nya segumpal daging (mudghah) dan kemudian dibalut dengan tulang belulang lalu kepadanya ditiupkan ruh.
            Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sehingga tidak ada satu makhlukpun yang lebih tinggi derajatnya dari manusia. Selayaknya ilmu perakitan komputer, maka Allah telah merakit manusia dengan sistem hardware dan software, lengkap, berkualitas tinggi dan multifungsi. Kesemua perangkat ini bekerja secara sinergis dan dinamis agar manusia bisa menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di bumi.
            Tujuan utama penciptaan manusia adalah agar manusia menyembah dan mengabdi kepada Allah swt. Sedangkan fungsi penciptaan manusia ke dunia, diklasifikasikan ke dalam tiga (3) pokok, yaitu:
    Manusia sebagai Khalifah Allah di muka bumi
    Manusia sebagai Warosatul Anbiya’
    Manusia sebagai ‘Abd (Pengabdi Allah)

F. Saran

Setelah mengetahui asal usul dan bagaimana proses manusia itu diciptakan, hendaknya setiap manusia bisa sadar akan tujuan hidupnya yaitu untuk mencari keridhaan Allah SWT, karena jiwa yang memperoleh keridhaan Allah adalah jiwa yang berbahagia, mendapat ketenangan, serta akan memperoleh imbalan surga. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: “Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhainya. Maka masuklah dalam jamaah hamba-hambaku. Dan masuklah ke dalam surgaku.” (QS Al Fajr : 27-30)
Selama hidup di dunia manusia wajib beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Seluruh aktivitas hidupnya harus diarahkan untuk beribadah kepada Allah SWT sebagai pencipta semua makhluk.
Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua sehingga kita menjadi manusia yang senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
Dengan terselesaikannya makalah ini semoga bermanfaat bagi semuanya dan pembaca khususnya. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Untuk itu masukan-masukan dari pihak-pihak yang merespon makalah ini sangat ditunggu.










DAFTAR PUSTAKA
http://muhfathurrohman.wordpress.com/2012/09/19/proses-kejadian-manusia-dan-nilai-nilai-pendidikan-di-dalamnya/
http://nyaknurul.blogspot.com/2011/03/asal-mula-kejadian-manusia.html
http://www.gudangmateri.com/2010/12/proses-penciptaan-manusia-menurut-islam.html
http://alhayaat.wordpress.com/2009/05/28/proses-penciptaan-manusia-menurut-islam-dan-iptek/
http://hanykpoespyta.wordpress.com/2008/04/19/manusia-antara-pandangan-antropologi-dan-agama-islam/
Dr. Bucaille, Maurice. (1984). Asal-Usul Manusia Menurut Bibel, Al-Qur’an dan Sains. Bandung: Penerbit Mizan.
Syueb, Sudono. Buku Pintar Agama Islam. (2011). Percetakan Bushido Indonesia: Delta Media
Prof. DR. Daradjat, Zakiah. dkk. (1986). Dasar-dasar Agama Islam. Jakarta.





Share:

Contoh Proposal Untuk Gubernur


Nomor        : 183/PTL/05/2015                                                                  Panton Luas, 03 Oktober 2015
Lampiran    : --                                                                                            Kepada Yth,
Perilah        : Permohonan Bantuan MOBIL TRAKTOR                    Bapak Wakil Gubernur Aceh
  Kelompok Usaha Tani Jaya Desa Panton Luas               c/q Kepala Dinas Pertanian & Peternakan
di Banda Aceh


Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat
            Salam sejahtera beriring do’a kami sampaikan, semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT dalam menjalankan aktifitas sehari hari
            Kelompok Usaha Tani Jaya Gampong Panton Luas Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan Dengan ini mengajukan permohonan bantuan MOBIL TRAKTOR untuk Desa Panton Luas.

            Kepada Bapak Wakil Gubernur Aceh c/q Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Agar sudi kiranya Bapak mengabulkan permohonan tersebut supaya dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat setempat dalam meningkatkan produksi hasil tani guna memenuhi kebutuhan kehidupan sehari hari.

            Adapun permohonan Mobil Traktor Tersebut turut kami lampirkan :
1.      Surat Permohonan
2.      Rekomendasi Keuchik Gampong Panton Luas
3.      Surat Rekomendasi Camat
4.      Photo/ gambar lokasi pertanian
5.       
Demikianlah permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih .


                   Wassalam
Pemohon


 Ketua                                     Sekretaris                           Bendahara




Dastur                                  Kasman, S.Pd                      Tgk. Makdin

R E K O M E N D A S I
No : 77 / R-PTL / 2014

T E N T A N G

PERMOHONAN BANTUAN MOBIL TRAKTOR
KELOMPOK USAHA TANI JAYA PANTON LUAS

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Dengan Hormat

Salam sejahtera beriring do’a kami sampaikan semoga bapak/ibu/saudara selalu diberikan taufiq dan hidayahNya dalam menjalankan aktifitas sehari hari.
           
Kelompok Usaha Tani Jaya Gampong Panton Luas Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Nomor : 183/PTL/05/2015, tanggal 03 Oktober 2015 perihal permohonan bantuan MOBIL TRAKTOR kelompok Usaha Tani Jaya, Desa Panton Luas yang tembusannya turut disampaikan kepada kami.

            Menurut sepengetahuan kami, benar adanya bahwa Kelompok Usaha Tani Jaya Panton Luas, benar sangat membutuhkan Bantuan dari Bapak Wakil Gubernur, dan atas dasar tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara agar  dapat memberikan bantuannya, atau mengabulkan permohonan tersebut.

            Demikian Surat Rekomendasi ini kami keluarkan. Atas bantuan tersebut sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

                                                           

                                                                                    Dikeluarkan di                        : Panton Luas
                                                                                    Tanggal                                   : 03 Oktober 2015
     Keuchik Gampong Panton Luas





DASTUR
Share:

MAKALAH BPRS


 BAB I
PENDAHULUAN
1.    Latar Belakang
BPRS adalah salah satu bagian dari bank syariah yang ada di indonesia, Namun BPRS ini mempunyai banyak perbedaan dengan Bank Syariah biasanya, apalagi dengan Bank Konvensional. Tak banyak orang yang tahu terhadap adanya BPRS di Indonesia bahkan penulis sendiri baru mendengar istilah BPRS, namun setelah mencari di beberapa buku dan website, ternyata BPRS banyak di wilayah dan lingkungan kita sehingga kami lebih penasaran untuk mencari tahu secara mendalam apa-apa saja yang ada didalam BPRS.
2. Rumusan Masalah
a.       Apa yg dimaksud dengan BPRS ?
b.      Apa tujuan adanya BPRS?
c.       Apa-apa saja Produk dari BPRS ?

BAB II
PEMBAHASAN
1.      PENGERTIAN BPRS
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persy-ratan dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. [1]
Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau sering disebut BPR-Syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip–prinsip syariah ataupun muamalah islam.
Dimaksudkan dengan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah adalah BPR biasa yang sistem operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip muamalah. Usaha bang pengkreditan rakyat (termasuk BPR syariah) meliputi penyediaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil keuntungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PP No. 72 Tahun 1992 tanggal 30 oktober 1992.[2]
Menurut Peraturan pemerintah tersebut, Bank (Bank umum maupun BPR) yang melakukan usaha semata-mata dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam menetapkan imbalan :
a.       Yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank.
b.      Yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
c.       Yang akan diterima sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan.

2.      Sejarah BPR Syariah
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pertama kali dikenalkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, pada masa BRI menjalankan tugasnya yaitu sebagai Bank Pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai dll. Pada masa itu seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Menurut Keppres No. 38 tahun 1988 yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU. No. 14 tahun 1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya.
Sebagai bagian dari Paket Kebijakan, Moneter, dan perbankan, status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baru diakui pertama kali dalam pakto tanggal 27 Oktober 1988. BPR yang merupakan wujud dari beberapa lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Desa (BKPD) dan beberapa lembaga lainnya. Kemudian sejak dikeluarkannya UU No 7 tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut status hukumnya diperjelas melalui ijin dari Menteri Keuangan.
Dalam perkembangan selanjutnya BPR yang tumbuh semakin banyak yang menggunakan prosedur-prosedur Hukum islam sebagai dasar pelaksanaannya serta diberikan nama BPR Syariah. BPRS yang pertama kali berdiri adalah PT. BPr Dana Mardhatillah, Kec. Margahayu, Bandung, PT BPR Berkah Amal Sejahtera. Kec. Padalarang, Bandung  dan PT Amanah Rabbaniyah, Kec, Banjaran, Bandung. . Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariah tersebut telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991.
Di lain sisi, latar belakang didirikannya BPRS adalah sebagai langkah aktif dalam restrukturasi, perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan, keuangan, moneter, dan perbankan secara umum.
Secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (rate of interest) yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam dalam skala outlet retail banking (rural bank).
UU No. 10 Tahun 1998 yang merubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan nampak lebih jelas dan tegas mengenal status perbankan syariah, sebagaimana disebutkan dalm pasal 13, usaha Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 13 huruf C berbunyi : Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI
Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah Direksi BI No. 32/36/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran Bing Bank Perkreditan No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
Sejak awal kemunculannya hingga November 2001 perkembangan Bank Syariah yang terus berkembang pesat  dan membuahkan 81 BPRS. BPRS tersebut tersebar pada 18 provinsi yang beradadi Indonesia.
3.      Tujuan BPR Syariah
Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya bank pengkreditan rakyat syariah adalah  ( karnaen A. Perwataadmaja dan Muhammad Syafi’i Antonio, 1992 : 96) :
a.       Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam terutama masyarakat golongan ekonomi.
b.      Meningkatkan peningkatan perkapita
c.       Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan.
d.      Mengurangi urbanisasi.
e.       Membina semangat ukhuah islamiyah melalui kegiatan ekonomi.
4.      Produk BPR Syariah
Dalam hal produk BPR Syariah dapat di klasifikasikan kepada pengerahan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat.
a.    Produk Pengerahan Dana Masyarakat
Dalam bidang pengerahan dana masyarakat, BPR Syariah dapat mengarahkannya dalam berbagai bentuk, antara lain :
·      Simpanan Amanah
Disebut dengan simpanan Amanah sebab Bank menerima titipan amanah berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. Akan penerimaan titipan ini adalahwadi’ah yakni titipan yang tidak menanggung resiko. Bank akan memberikan kadar profit dari bagi hasil yang didapat melalui pembiayaan kepada nasabah.
·      Tabungan Wadi’ah
Didalam tabungan ini Bank menerima tabungan pribadi (Saving Account) maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan yang digunakan sama yakni wadi’ah. Bank akan memberikan kadar profit kepada nasabah yang dihitung harian dan dibayar setiap bulan.

·      Deposito Wadia’ah/Mudharabah
Bank menerima deposito berjangka pribadi maupun badan usaha. Akad penerimaannya wadi’ah atau mudharabah, dimana bank menerima dana yang digunakan sebagai penyertaan sementara dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dst. Deposan yang menggunakan akad wadi’ah mendapat nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari mudharabah bagi hasil yang diterima dalam pembiayaan nasabah setiap bulan.
b.      Penyaluran Dana Kepada masyarakat
Dalam bidang penyaluran dana kepada masyarakat, Bank pengkreditan Rakyat Syariah dapat mengeluarkan produk-produknya dalam bentuk antara lain:


·      Pembiayaan Mudharabah
Dalam pembiayaan Mudharabah  itu Bank mengadakan akad dengan nasabah (pengusaha). Bank menyediakan pembiayaan modal usaha bagi proyek yang dikelola oleh pengusaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi (perjanjian bagi hasil) sesuai keseakatan yang telah diikat oleh bank dan pengusaha tersebut.

·      Pembiayaan Musyakarah
Dalam Pembiayaan musyakarah ini bank dengan pengusaha mengadakan perjanjian. Bank dan pengusaha berjanji bersama-sama membiayai suatu usaha/proyek yang juga dikelola bersama-sama. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan penyertaan masing-masing pihak.
·      Pembiayaan Bai’u Bithaman Ajil
Dalam bentuk pembiayaan, bank mengikat perjanjian dengan nasabah. Bank menyediakan dana untuk pembelian sesuatu barang/Aset yang dibutuhkan oleh nasabah guna mendukung usaha atau proyek yang sedang di usahakannya.




BAB III
PENUTUP
A.     Kesimpulan
Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan Syariah yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip–prinsip syariah ataupun muamalah islam dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan.









                                                                                                                             












[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Perkreditan_Rakyat
[2] Hukum ekonomi Islam. Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi. Jakarta: Sinar Grafika, 2012. Hlm 72
Share:

RESENSI BUKU HUKUM EKONOMI ISLAM

DR. H.Suhrawardi K. Lubis,SH.,Sp.,N.,MH.
Farid Wajdi, S.H., M.Hum.
   

Judul
:
HUKUM EKONOMI ISLAM
Pengarang
:
Dr. Suhrawardi K.
Penerbit
:
Sinar Grafika
Cetakan Ke
:
Cet. 1
Tahun Terbit
:
2012
Bahasa
:
Indonesia
Jumlah Halaman
:
242 hlm
Kertas Isi
:
HVS
Cover
:
Soft
Ukuran
:
16 x 23 cm
Berat
:
300 gram
Kondisi
:
Baru
Harga
:
 Rp       57,000


RIWAYAT SINGKAT PENGARANG
DR. H.Suhrawardi K. Lubis,SH.,Sp.,N.,MH, Lahir di  Batang Natal, 15 Juni 1962. Ia  memiliki multi profesi. Ia guru, ia juga notaris dan juga pendakwah yang ulung. Semangat dakwahnya itu ia salurkan habis melalui Muhammadiyah yang sudah menjadi darah dagingnya sejak ketika ia masih dikampung halamannya. Suhrawardi terakhir menjabat sebagai Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara selain sebagai Ketua LAZISWA PWM Sumut.
Setelah menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri di Silayang Kecamatan Ranah Batahan (1974), Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah (1978) dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah (1981) di Silaping Kecamatan Ranah Batahan, selanjutnya melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan dan tercatat sebagai alumni Pertama (1987), menyelesaikan pendidikan Spesialis Notariat di Universitas Sumatera Utara (1998) dan menamatkan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan telah menyelasaikan pendidikan Doktor Falsafah/Ph.D di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang.
Suhrawardi pernah bekerja sebagai Guru SD Muhammadiyah di Jalan Mandailing Medan (1981), Kepala Bagian Tata Usaha di FKIP-UMSU Medan (1984-1987), Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan FKIP-UMSU Medan (1987-1989), Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UMSU (1989-1991), Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum UMSU Medan (1991-1996), Dekan Fakultas Hukum UMSU Medan (1996-2004) Pembantu Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (1994-sekarang). Kini tercatat sebagai Dosen Tetap (Lektor Kepala) pada Fakultas Hukum dan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Selain aktif sebagai tenaga pengajar, Suhrawardi juga aktif menggeluti profesi hukum yaitu Pengacara dan Konsultan Hukum (1987-1998) dan sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Deli Serdang (1989-sekarang), dan kini tercatat sebagai Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Deli Serdang (2006-2009). Suhrawardi juga aktif di berbagai organisasi profesi, seperti pada Ikatan Notaris Indonesia (INI), Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), dan juga pernah aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IRM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pemuda Muhammadiyah (PM), sekarang aktif di Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Bendahara Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (2005-2010) setelah sebelumnya tercatat sebagai Kordinator Bidang Hukum dan HAM dan Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (2000-2005).
Suhrawardi pernah melakukan penelitian tentang Assimilasi Hukum Perkawinan Adat Minangkabau dan Mandailing di Ujung Gading Kabupaten Pasaman (Skripsi Sarjana Fakultas Hukum UMSU), Kontribusi Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia (Tesis Program Magister Ilmu Hukum UMJ), dan penelitian lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas sebagai tenaga pengajar di Perguruan Tinggi, selain itu ia pernah menulis di berbagai harian yang terbit di Medan, Majalah Media Hukum Fakultas Hukum UMSU dan Jurnal Madani yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan menulis buku yang berjudul Etika Profesi Hukum, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Karya bersama Drs. H.Chairuman Pasaribu), Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis) (karya bersama dengan Komis Simanjuntak) diterbitkan oleh Penerbit Sinar Grafika Jakarta, dan sekarang sedang mempersiapkan penerbitan beberapa judul buku tentang hukum, khusunya bidang hukum ekonomi Islam.











ISI BUKU
PENDAHULUAN
Sebelum membahas terlalu jauh tentang hukum ekonomi islam, maka dala penulisan buku ini diawali dengan menjelaskan tentang sumber utama dalam menetapkan suatu hukum di dalam perekonomian islam harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Hal-hal yang tidak terdapat diatur dengan jelas di dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara ijtihad dan untuk melaksanakan ijtihad itu tidak lah mudah harus dengan beberapa metode untuk menetapkan hukumnya.
Mekanisme Pasar dan Persoalan Riba Dalam Pandangan Islam
            Bab ini Penulis memaparkan bahwa  didalam perekonomian, pasar memang sangat berperan penting khususnya   sistem ekonomi bebas / liberal. Pasarlah yang mempertemukan produsen dan konsumen. Konsumen juga sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang menentukan lalulintas barang dan jasa. Bagi Konsumen, persoalan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengatur barang-barang kebutuhan yang mereka diperlukan. Untuk itu, tentunya konsumen harus menentukan prioritas barang dan jasa yang dibutuhkan. Hal itu sangat bergantung pada keadaan konsumen sendiri. Selain itu, pihak konsumen pun cenderung untuk mendapatkan yang lebih murah.
            Didalam mekanisme pasar yang bebas / liberal tentunya tak bisa terlepas dengan persoalan riba. Penulis juga memaparkan pendapatnya dalam buku ini. Ada di suatu pendapat di tengah tengah masyarakat yang menyatakan bahwa rente dan riba sama. Pendapat itu disebabkan rente dan riba merupakan “bunga” uang karena sama sama bunga uang. Maka dihukum pula sama. Dalam praktiknya, rente merupakan keuntungan yang dieroleh pihak bank karena jasanya telah meminjamkan uang untuk memperlancarkan kegiatan usaha perusahaan/orang yang telah meminjam uang tersebut. Sementara itu, kegiatan riba dalam praktinya, merupakan pemerasan yang dilakukan terhadap si miskin yang perlu ditolong agar dapat melepaskan diri dari kesulitan hidupnya, terutama sekali untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Namun faktanya para rentenir memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
            Menurut Ahli tafsir dan para penjelasan para ahli hukum islam, pada umumnya mereka memandang bahwa riba yang dimaksudkan di dalam Al-Quran adalah nasiah. Yakni bentuk riba yang merajalela pada zaman jahiliyah, yaitu berupa kelebihan pembayaran yang dimestikan kepada orang yang berutang sebagai imbalan dari pada tenggang waktu yang diberikan. Jadi, disini jelas terlihat bahwa sebagian para ahli tafsir berpendapat bahwa riba yang dimaksudkan dalam nash Al-Quran tersebut adalah riba yang bertempo.
Lembaga dan Instrumen Keuangan Dalam Pandangan Islam
            Pada Bab ini penulis menerangkan makna dari lembaga-lembaga dan instrumen dan keuangan islam sehingga pembaca bisa memahami penjelasan-penjelasan kedepannya. Penulis juga menerangkan bahwa kemunculan suatu lembaga dan instrumen keuangan (yang baru) pada hakikatnya merupakan tuntutan objektif yang berlandaskan pada prinsip prinsip efesiensi, sebab dalam kehidupan perekonomian, manusia akan selalu berupaya untuk selalu efisien.
Apabila diperhatikan teks hukum yang ada dalam ketentuan  syariat islam, akan ditemukan beberapa lembaga dan instrumen keuangan yang secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam kegiatan nonbank dan kegiatan perbankan. Yang termasuk dalam katagori nonbank diantaranya lembaga zakat, Lembaga ijarah, kafalah, salam, rahn, akad, waris, qiradh, syirkah dan lain sebagainya. Sedangkan yang dapat dimaksudkan ke dalam katagori perbankan (yang berhubungan dengan persoalan perbankan), yaitu Al-wadiah, Al-Mudharabah, Al-Musyakarah/Syirkah, Al- bai’u Bithaman Anjil dan lain-lain.
Lembaga Keuangan Bank
Selanjutnya bab keempat ini ulasan mengenai Lembaga Keunangan Bank dimana pertama-tama dibicarakan tentang Lembaga Keuangan Bank dan jenis-jenisnya, baik mengenai pengertian yang terkandung dalam istilah bank tersebut maupun berbagai jenis yang ada dalam dunia perbankan. Menurut penulis istilah bank tersebut berasal dari alat penukar uang (Banko) yang sejak dulu dilakukan di pelabuhan-pelabuhan ketika banyak kelasi kapal dan wisatawan datang dan pergi. Dalam UU No.10 tahun 1998 bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (pasal 1 ayat 1). Melihat dari segi sistem pengelolaannya bank itu dibagi dua yaitu Bank Konvensional (dengan sistem bunga) dan Bank Syariah (dengan sistem bagi hasil). Yang kemudian menurut Suhrarwardi membagi Bank Konvensional itu menjadi  dua jenis yaitu Usaha Bank Umum dan Usaha Bank Pengkreditan Rakyat.
Dapat dilihat bahwa dalam era globalisasi sekarang, kaum muslimin boleh dikatakan hampir tidak dapat menghindarkan diri dari bermuamalah dengan bank-bank konvensional (memakai sistem bunga dalam seluruh operasionalnya), bahkan termasuk juga dalam hal ibadah seperti ibadah haji. Bahkan dalam hal perdagangan bank konvensional tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Disini timbul pertanyaan yaitu bagaimana pandangan hukum islam terhadap kaum muslimin yang mengadakan kegiatan dengan bank konvensional tersebut?
Penulis mengutarakan dan menyimpulkan beberapa pendapat dari para ahli yang berdasarkan putusan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah : Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebalikya yang selama ini berlaku, termasuk perkara “musytabihat”.
Seperti dikemukakan di atas bahwa para ahli hukum islam yang sampai saat ini belum ada kata sepakat tentang status bank konvensional. Salah satu jalan keluar dari persoalan tersebut yaitu dengan membentuk Bank Syariah dengan memakai prinsip bagi hasil. Penulis menyebutkan pengertian dari Bank Syariah adalah bank yang pengoperasiaannya itu disesuaikan dengan prinsip syariat islam.
Pasal 1 UU No.10 ayat 13 tahun 1998, memberikan batasan pengertian prinsip syariah sebagai aturan perjanjian  berdasarkan hukum islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiyaan kegiatan usaha kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain, pembiyayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiyayaan berdasarkan prinsip penertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh barang (murabahah), atau pembiyayaan barang modal berdasarkan prinsipsewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yg disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
Menanggapi pasal tersebut penulis mengungkapkan bahwa dalam peraturan pemerintah secara tegas dinyatakan bank dengan prinsip bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (memakai sistem bunga), begitu juga sebaliknya. Kemudian menurut Suhrawardi perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah adalah dalam sitem operasinya. Bank Konvensional sistem operasinya didasarkan pada bunga, orang yang menanamkan uangnya pada bank, motifnya antara lain untuk mendapatkan bunga. Sedangkan pada Bnak Syariah pemilik dana menanamkan uangnya pada bank tidak untuk mendapatkan bunga, akan tetapi dlam rangka mendapatkan keuntungan dengan jalan bagi hasil. Dana yang ditanamkan nasabah pada bank tersebut kemudian oleh pihak bank disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan sebagai modal untuk berusaha. Penyaluran tersebut diadakan dengan perjanjian bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan.
Bank Muamalat Indonesia juga berperan aktif dalam mengembangkan cita-cita umat islam di Indonesia untuk mendirikan Bank Syariah. Dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masayarakat terbanyak bangsa Indonesia hingga semakin mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi, selain itu juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat banyak dalam pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, dan ikhtiar sekaligus mendidik dan membimbing masayarakat untuk berpikir secara ekonomis, sert berperilaku bisinis dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.
Dapat dikatakan bahwa arti penting Bank Muamalat Indonesia lebih mendorong masyarakat Indonesia khususnya penganut agama islam agar menjadi islamic bank minded, karena sebagian besar dari masyarakat Indonesia menganut agama islam dan masih banyak diantara mereka enggan untuk mengadakan hubungan muamalah dengan bank konvensional.
 Apabila diperhatikan pembagian bank menurut jenisnya, maka bank tersebut terdiri dari bank umum dan Bank Pengkreditan rakyat. Dimaksudkan dengan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah adalah  BPR biasa dengan sistem operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip muamalah. Usaha Bank Pengkreditan Rakyat termasuk pula BPR syariah meliputi penyediaan pembiyayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil keuntungan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992.
Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun Dan Pasar Modal
Pada bab kelima ini penulis ingin membahas Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Pasar Modal. Seperti kita ketahui yang dimaksud dengan Asuransi atau petanggungan itu sendiri adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak petanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari beberapa peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang yang didasarkan atas meninngal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Dalam konteks asuransi Suhrawardi menegaskan bahwa antara asuransi dan resiko mempunyai keterkaitan yang erat, sebab asuransi adalah menaggulangi resiko, tanpa resiko asuransi pun tidak ada.
Mengenai ketentuan hukum asuransi, dalam syariat islam dikategorikan kedalam masalah-masalah ijtihad. Sebab tidak ada penjelasan resmi baik dalam Al-quran maupun hadis. Disamping itu para imam mazhab juga tidak memberikan pendapat tentang hal tersebut kaena pada masa itu perarunsian belum dikenal.
Banyak pendapat para ahli dalam mengklarifikasikan tentang hukum asuransi tersebut diantaranya Asuransi dengan segala bentuk haramnya, perjanjian asuransi tidak bertentangan dengan syariat islam, asuransi sosial diterima dan asuransi bersifat komersial tidak diterima, serta ada yang berpendapat bahwa asuransi adalah Syubhat. Kemudian penulis juga membagikan asuransi dalam beberapa bentuk termasuk didalamnya asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi.
            Dalam bab ini penulis menjelaskan atau membagi secara terpisah Asuransi Sosial dengan bentuk-bentuk asuransi karena penulis berlandaskan bahwa sebagian ulama yang berpendapat tentang kebolehan dalam perjanjian asuransi hanya sebatas asuransi sosial. Untuk itu asuransi sosial dibahas secar sendiri pula. Dapat ditambahkan bahwa yang dikemukakan di atas mempunyai spesifikasi-spesifikasi tersendiri, diantaranya Taspen, Asabri, Astek, Askes, Pertanggungan Kecelakaan Penumpang, Asuransi kecelakaan lalu lintas.
            Di negara kita Indonesia ketentuan tentang dana pensiun diataur dalam UU No.11 tahun 1992. Penulis membagikan dana pensiun menjadi dua yaitu dana pensiun kerja dan dana pensiun lembaga keuangan.
            Berbicara masalah pasar modal secara umum dimaksudkan adalah gedung atau ruangan tempat diadakannya perdagangan efek atau saham, sedangkan yang dimaksud dengan saham disini adalah tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan. Dalam rangka mempercepat proses perluasan atau pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham dan prusahaan-perusahaan menuju pemerataan pendapatan masyarakat, serta untuk lebih menggairahkan partisipasi masyarakat dalam mengerahkan dan menghimpunkan dana untuk digunakan secara produktif dalam pembangunan nasional.
Perusahaan Pembiayaan
            Lahirnya Keputusan Presiden  (Keppres) Nomor 61 Tahun 1988, merupakan hal yang sangat penting dalam bidang hukum ekonomi. Melalui Keppres itulah perusahaan pembiayaan di Indonesia mempunyai pijakan hukum
            Yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah perusahaan-perusahaaan yang bergerak dalam kegiatan pembiayaan di samping perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB), yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat (Pasal 1 ayat (2) Keppres )
            Lembaga pembiayaan itu melakukan kegiatan yang meliputi berbagai bidang usaha diantaranya modal ventura, sewa guna usaha (leasing), anjak piutang, kartu kredit, pembiayaan konsumen dan perusahaan pegadaian.
            Modal ventura yaitu suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha (investee company) dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukar dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi namun memberikan imbalan hasil yang tinggi pula. Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut venture capitalist (VC), adalah seorang investor yang berinvestai pada perusahaan modal ventura.
            Ijarah (leasing), dalam point berikut ini terdapat beberapa pendapat para tokoh tentang pengertian ijarah atau leasing tersebut, disni peresensi akan mengambil salah satu pengertian yang dikemukakan oleh salah satu tokoh. Menurut Charles Dulles Marpaung leasing adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam bentuk penyewaan barang-barang modal atau alat-alat produksi dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang yang pihak penyewa (lesse) harus membayar sejumlah uang secara berkala yang terdiri dari nilai penyusutan suatu objek lease ditambah bunga, biaya-biaya lain, serta profit yang diharapkan oleh lessor.
            Leasing sebagai lembaga yang bertujuan untuk menopang kegiatan bisnis menjadi kebutuhan dewasa ini dan terus berkembang seirama dengan dinamika pembangunan, khusunya yang berkaitan dengan dunia bisnis. Perkembangan tersebut terlihat dengan beragamnya jenis leasing yang antara lain : Financial leasing (sale type lease, direct financial lease, sale and lease back, leverage lease), dan Operational leasing.
            Anjak piutang (Factoring) perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari perusahaan (klien).
            Kartu kredit adalah suatu kartu yang dikeluarkan oleh perusahaan kartu kredit yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit . Apabila diperhatikan dalam  praktik pelaksanaan penggunaaan kartu kredit merupakan kumpulan perjanjian. Dikatakan kumpulan perjanjian (perjanjian campuran) karena dalam praktiknya didalam perjanjian kartu kredit tersebut terdapat beberapa perjanjian yaitu perjanjian jual beli, perjanjian kredit, perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian jaminan perorangan.
            Pembiayaan konsumen, adalah badan usaha yang usahanya dibidang pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen. Adapun system pembayarannya adalah angsuran atau berkala. Dalam kegiatan pembiayaan konsumen, lazimnya perusahaan mengadakan pembelian atas barang-barang kebutuhan konsumen. Selanjutnya, perusahaan menjual baran-barang kebutuhan konsumen dengan harga yang telah disepakati (biasanya adalah harga asal ditambah margin keuntungan). Akhirnya , konsumen melakukan pembayaran secara berkala.
            Perusahaan pegadaian, lembaga pegadaian di Indonesia sudah ada ketika Indonesia belum merdeka. Pada awalnya lembaga itu merupakan lembaga swasta. Keadaan itu juga berkelanjutan pada masa-masa awal kemerdekaan. Barulah pada tahun 1961, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1961 lembaga itu berubah menjadi perusahaan negara. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1965 Perusahaan Negara Pegadaian diintegrasikan ke dalam urusan Bank sentral. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 Perusahaan Negara Pegadaian diubah statusnya menjadi Perusahaan Jawatan Pegadaian.
            Menurut aturan dasar pegadaian, barang-barang yang dapat digadaikan di lembaga itu hanyalah berupa barang-barang bergerak (gadai dalam KUH Perdata hanyalah berbentuk barang-barang bergerak), tentunya dengan beberapa pengecualian.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) dan Koperasi
            Istilah baitul mal wat tamwil sebenarnya berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu baitul mal dan baitul mal dan baitul tamwil. Istilah baituln mal berasal dari kata bait dan al mal. Bait artinya bangunan atau rumah, sedangkan al mal berarti harta benda atau kekayaan. Jadi baitul mal secara harifiah seperti ruumah harta benda atau kekayaan. Meskipu demikian, kata baittul mal biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara). Sedangkan baitul mal dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan, maupun  yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain (Harun Nasution, 1992: 161). Baitul tamwil berarti rumah penyimpanan harta milik pribadi yang dikelola oleh suatu lembaga.
            Apabila dilihat dari segi peristilahan KSM-BMT adalah sekelompok orang yang menyatukan  diri untuk saling membantu dan bekerja sama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan tariff hidup para anggota dan keluarganya.
            Langkah-langkah pendirian KSM-BMT yakni meliputi hal-hal berikut ini:
            Pengkondisian, yang dimaksud dengan pengkondisian adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemrakarsa dengan cara menyampaikan ide pembentukan kepada sekeolompok masyarakat yang memiliki usaha produktif, tokoh masyarakat, dan pemimpin formal.
            Musyawarah pembentuka/pendirian, setelah pemrakarsa dapat menjaring beberapa orang yang sudah mengetahui dan memahami maksud pendirian KSM-BMT, selanjutnya diadakan musyawarah pembentukan atau pendirian.
            Yang perlu sekali intuk diperhatikan mengenai hasil-hasil rapat pendirian KSM-BMT tersebut minimal harus dikelola oleh 3 orang personil (tentunya dengan resiko perangkapan tugas).
            Ketiga pengelola tersebut terdiri dari, general manager,kasir, manajemen pembiayaan. Ketiga orang pengelola tersebut dapat berasal dari badan pendirian. Personil pengelola itu harus diberikan gaji sesuai dengan hasil kerja. Namun, seandainya ada yang bersedia untuk tidak mendapatkan imbalan tentunya lebih baik asalkan tetap memiliki dedikasi kerja yang cukup tinggi.
            Menyangkut tentang modal dan sumber modal dapat dikemukakan bahwa pertama sekali harus ditetapkan jumlah dana sumbernya, menyangkut pengadaan modal awal ada beberapa alternatif yaitu saham sendiri, hibah atau bantuan simpanan pokok dan simpanan wajib, campuran bentuk-bentuk diatas.
            Setelah semua hal terpenuhi baik dari aspek teknis maupun non teknis terpenuhi maka setelah itu KSM-BMT yang bersangkutan dapat beroperasi.
            Produk-produk tabungan KSM-BMT antara lain tabungan pokok, tabungan wajib, tabungan sukarela, tabungan wajib pinjam, tabungan mudharabah, tabungan pendidikan tabungan kesehatan, tabungan walimah, tabungan kurban dan akikah, dan tabungan lainnya.
            Koperasi, dapat dikemukakan bahwa hampir semua orang mengenal koperasi. Kata koperasi berasal dari cooperation, secara harfiah bermakna kerja sama. Kerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama. Kemudian kata itulah yang dalam bahasa Indonesia, secara umum diistilahkan koperasi. Lazimnya, koperasi dikenal sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri guna mencapai kepentingan-kepentingan ekonomi atau menyelenggarakan usaha bersama dengan cara pembentukan suatu lembaga ekonomi yang diawasi bersama.
            Asa empat macam koperasi/syirkah ta’awuniyah menurut Mahmud Syaltut dan Masjfuk Zuhdi (1992:113) diantaranya  syirkah abdan, syirkah mufawadhah, syirkah wujuh dan syirkah ‘inam.


Kegiatan - Kegiatan Ekonomi 
Pada Bab ini, sang penulis buku menjelaskan tentang kegiatan - kegiatan ekonomi  yang ada dalam ruang lingkup Islam seperti pinjam-meminjam, jual-beli, sewa-menyewa, perjanjian kerja, perjannian pemborongan, perjanjian pengangkutan, sewa-beli, usaha franchise, hingga Multilevel Marketing yang berbentuk syariah juga dibahas oleh penulis dalam bab ini. Namun tidak hanya menjelaskan definisi dan sekedar syarat seperti pada buku buku lainnya, penulis juga mengajak kita untuk mengetahui dasar hukumnya bahkan hubungannya dengan hukum konvensional yang ada di indonesia baik itu yang mendukung kegiatan ekonomi islam mauun yang tidak.
Pinjam-meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dapat dikembalikan zat barang tersebut. Penulis juga berpendapat bahwa pinjam meminjam merupakan perjanjian timbal balik yang barang yang pihak penerima mengembalikan barangnya tersebut sebagaimana ia diterimanaya dan ketentuan syariat ini sesuai dengan pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pada pembahasan Jual-Beli Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa yang dimaksud jual beli adalah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Namun Suhrawardi menyimpulkan jual beli terjadi dengan dua cara yaitu 1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan 2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalulintas perdagangan. Dalam pembahasan syarat sah jual beli memang penulis menjelaskan secara mendetail syarat-syaratnya, namun sangat susah dipahami karena terlalu panjang pembahasannya.
Selanjutnya, penulis menjelaskan tentang sewa menyewa yang dalam bahasa arab distilahkan dengan al-ijarah dan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi, bedanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Di sisi lain penulis juga menerangkan resiko, mengulangsewakan, sewa menyewa rumah, sewa menyewa tanah, pembatalan dan berakhirnya, dan pengembalian objek  sewa menyewa yang dapat membuat pembaca lebih paham sewa menyewa di dalam islam itu seperti apa detailnya.
Karena tuntutan zaman banyak hal kegiatan - kegiatan yang ada di ruang lingkup ekonomi syariah yang juga harus mengikutinya, penulis disinipun membahas tentang perjanjian kerja, perjanjian pemborongan, perjanjian pengangkutan, sewa beli (Hire-purchase), usaha Franchise, dan Multilevel Marketing (MLM) Syariah. Dari pembahasan – pembahasan ini kita tidak hanya mengenal ekonomi islam dalam ruang lingkup pinjam meminjam atau jual beli saja namun pembaca juga dapat lebih mengenal ekonomi syariah dalam kegiatan kegiatan yang modern.

Penyelesaian Persengketaan Dalam Bidang Ekonomi
            Karena banyaknya lembaga perekonomian yang didasarkan kepada prinsip syariah tentunya membuka kemungkinan terjadi perselisihan di antara pihak yang bersyariah, dan tentunya ada satu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Penulis juga memaparkan tentang sistem kekuasaan kehakiman sepanjang sejarah Islam, yang mana lembaga ini memiliki kewenagan tersendiri.
·         Kekuasaan Al-Qadla: yang menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang mencakup perkara-perkara madainyat dan Al-Ahwal asy-syakh-syiyah (masalah keperdataan, termasuk masalah hukum keluarga), masalah jinayat (pidana), dan tugas tambahan lainnya.
·         Kekuasaan Al-Hisbah: yaitu lenbaga resmi negara yang diberi tugas untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran ringan yang sifatnya tidak memerlukan peroses pengadilan
·         Kekuasaan Al-Madzalim: yaitu suatu badan khusus yang membela orang-orang yang teraniaya akibat sikap semena-mena penguasa negara (yang lazimnya sulit diselesaikan oleh lembaga peradilan), dan juga berwenang untuk menyelesaikan persoalan sogok dan korupsi.
Dalam buku ini penulis mengartikan perdamaian (ASH-SHULHU) sebagai sesuatu yang memutus pertengkaran/perselisihan. Atau dalam bahasa lain perdamaian adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perselisihan antara dua ornag yang berlawanan. Lebih lanjut penulis menerangkan dasar hukum perdamaian dalam Islam yang bersumber dari ketentuan Al-Quran, Sunnah Rasul, dan Ijmak, yang mana Al-Quran menegaskan didalam QS. Al-Hujurat: 9 yang artinya: “Dan jika dua puak dari orang-orang Yang beriman berperang, maka damaikanlah di antara keduanya; jika salah satunya berlaku zalim terhadap Yang lain, maka lawanlah puak Yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah; jika ia kembali patuh maka damaikanlah di antara keduanya Dengan adil (menurut hukum Allah), serta berlaku adillah kamu (dalam Segala perkara); Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang berlaku adil.” Dalam sunah dapat di temukan dalam hadis yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Amar bin Auf, bahwa Rasulullah saw. Bersabda perjanjian di antara orang-orang muslim itu boleh kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan para ulama telah sepakat bahwa penyelesaian pertikaian antara pihak-pihak yang bersangkutan adalah disyariatkan dalam Islam. Penulis membagi rukum perdamaian menjadi tiga yaitu: (1).adanya ijib (2).adanya kabul (3).dan adanya lafal.
            Lebih lanjut penulis menjelaskan bahwa yang menjadi syarat perjanjian ada tiga yaitu: (1).menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perdamaian. Yakni pihak-pihak yang bersangkutan harus cakap hukum. (2).menyangkut objek perdamaian. Yakni dalam bentuk harta, baik yang berwujud maupun tidak dan jelas objeknya. (3).persoalan yang boleh didamaikan. Yakni pertikaian dalam bentuk harta yang dapat di nilai, dan menyangkut hak manusia yang dapat diganti. Kemudian pelaksanaan perdamaian dapat dilakukan disidang pengadilan maupun di luar pengadilan. Adapun tentang pembatalan perjanjian tidak boleh secara sepihak.
            Pada paragraf selanjutnya penulis memberi penjelasan tentang Arbitrase (tahkim) yang artinya menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa, menurut syafi’iyah Tahkim yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai dengan hukum Allah atau menetapkan hukum syara’ terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakan. Lebih lanjut penulis menerangkan dasarhukum arbitrase ini terdapat dalam QS. An-Nisa: 35 yang artinya: “Dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua (suami isteri) maka lantiklah "orang tengah" (untuk mendamaikan mereka, iaitu), seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. jika kedua-dua "orang tengah" itu (dengan ikhlas) bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua (suami isteri itu) berpakat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahui, lagi amat mendalam pengetahuanNya”. Di indonesia ada beberapa lembaga arbitrase yang menangani tentang sengketa bisnis dalam bidang perdagangan seperti BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesi).
            Selanjutnya penulis memaparkan tentang Al-Qadha (peradilan) yang berarti memutuskan atau menetapkan, atau menutut istilah peradilan adalah menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Kewenangan dari lembaga ini yaitu menyelesaikan perkara dalam  bidang perdata, dan orang yaang di beri kewenangan dalam lembaga ini di sebut hakim. Kewenangan mengadili peradilan agama pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif artinya kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Sedangkan kewenangan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau pengadilan lainnya. Bapak Suhrawardi dan Farid Wajdi sebagai penulis buku ini juga menerangkan bagaimana kewenangan mengadili peradilan agama di Aceh yang berawal dari Undang-Undang no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakinaman. Sumber-sumber ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelelesaikan perkara di peradilan agama menurut penulis yakni meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bank Indonesia, kemudian fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Yang ke tiga yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan perkara di peradilan agama adalah fiqih dan ushul fiqh yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Yang ke empat yaitu adab kebiasan yaitu perinsip-perinsip umum yang dapat dijadikan pedoman oleh para mujtahid untuk berijtihad menentukan hukum terhadap masalah-masalah baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Yang terahir yang dapat dijadikan pedoman oleh para mujtahid adalah yurisprudensi, yang mana sampai saat ini belum ada yurisprudensi (putusan pengadilan agama) yang berhubungan dengan ekonomi syariah, yurisprudensi yang ada hanya putusan Pengadilan Niaga tentang ekonomi konvensional, yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam memutus perkara ekonomi syariah.




Kelebihan Buku
a.       Gambar pada kulit buku (sampul) menarik sehingga menyebabkan kita ingin membacanya.
b.      Menggunakan struktur bahasa yang baik dan benar sehingga mudah di pahami.
c.       Terdapat bnyak istilah bahasa arab, sehingga pembaca lebih akrab dengan bahasa arab
d.      Pembahasannya lengkap, mengupas seluruh permasalahan yang terkait
e.       Bahasa yang digunakan mudah dipahami
f.       Banyak perbandingan-perbandinagan dari ahli lain sebagai perbandingan

Kekurangan buku
a.       Buku yang di terbitkan menggunakan bahan yang mudah rusak, sehingga tidak tahan lama.
b.      Reverensi yang di gunakan lebih condong kepada satu reverensi yang di utamakan, sedangkan reverensi yang lainnya hanya sebagai pelengkap.


Share:

My Blog List

Powered by Blogger.

Labels

Blogger templates

Categories